JOGJACORNER.ID - Anggota DPD RI Hilmy Muhammad menyebut, belum semua daerah di Indonesia memiliki perda disabilitas. Ia pun menyebut data Kompas per Desember 2022 yang memaparkan fakta, baru 112 kabupaten dan kota memiliki perda disabilitas. Padahal di Indonesia terdapat 514 kabupaten kota.

"Ini tentu akan menghambat pemenuhan berbagai hak para penyandang disabilitas.

Hal ini juga menunjukkan bahwa belum semua pemerintah daerah memiliki perspektif peka disabilitas,” kata Hilmy Muhammad, Minggu (12/2/2023).

Sehingga, Hilmy Muhammad memberi masukan dalam penyusunan Raperda tentang Penyandang Disabilitas, yaitu memasukkan Komite Disabilitas Daerah dan implementasi kebijakan hingga ke level pemerintah desa/kelurahan (Pemdes) di pasal khusus.

Selain itu menurut pria yang juga anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut, para penyandang disabilitas perlu terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun komunitas sesama penyandang disabilitas.

"Keterlibatannya mereka di tengah masyarakat menjadi penting karena dapat meningkatkan rasa percaya diri. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak hanya melakukan advokasi pada dirinya sendiri, tetapi juga pada kelompoknya,” terangnya.

Disamping itu, dirinya juga menyoroti munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurut Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, hal ini terjadi karena kurangnya literasi masyarakat terhadap disabilitas.

Saat ini, memang sudah ada buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas yang diterbitkan LBM PBNU, bahkan buku-buku lain dengan tema serupa juga banyak, dan sebagian besar menjadi panduan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitasnya.

Namun sangat sedikit buku yang bicara tentang bagaimana kita membantu penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya.

"Peningkatan masyarakat terkait literasi disabilitas melalui pelatihan dan penerbitan buku menjadi sangat urgen," terangnya.

Penulis : Redaksi Jogja corner

Tag