Asyik! Warga Sleman Segera Nikmati Jaringan Gas Rumah Tangga
PGN
Penandatanganan MoU tentang Jaringan Gas Rumah Tangga, antara PT PGN dan Bupati Sleman (Sumber : Humas Sleman)

JOGJACORNER.ID - Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk melalui Sales and Operation Region III (SOR III) melakukan penandatanganan kerjasama pembangunan jaringan gas bumi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman di Kantor PGN SOR III, Surabaya, Rabu (26/10/2022).

Pada tahap awal, akan ada sekitar 5.000 Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kabupaten Sleman yang akan menjadi prioritas, dari total target sekitar 11.000 SR di Sleman dan Yogyakarta. 

Penandatanganan dilakukan oleh General Manager, SOR III PGN, Edi Armawiria  dengan Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo, didampingi oleh Group Head, City Gas Project PGN Agung Kusbiantoro dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Hardo Kiswoyo.

PGN menarget perijinan, penentuan jalur, utilisasi, semua selesai pada November sehingga konstruksinya juga akan mulai dijalankan. Bersamaan juga akan diberikan sosialisasi ulang lagi ke masyarakat. Sebelumnya, PGN telah melakukan survei kemampuan atau daya beli masyarakat yang menjadi acuan dari terlaksananya program Gas Kita di Sleman dan Yogyakarta.

Edi Armawiria mengungkapkan, kerjasama ini adalah program bersama antara PGN dengan pemerintah kabupaten Sleman untuk mewujudkan proyek strategis pemerintah, khususnya pembangunan jaringan gas bumi  untuk pelanggan Rumah Tangga, komersial, bisnis dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.

"Konsep kami di Sleman dan Yogyakarta ini berbeda dengan gas pipa yang disalurkan dari sumber pasokan yang langsung dialirkan ke pelanggan," ungkapnya.

Ini adalah program Beyond Pipeline, bahwa sumber pasokan gas kami bawa melalui moda transportasi, yang dikompres menjadi CNG atau LNG, kemudian dibawa ke Sleman. Kemudian PGN lanjut Edi, akan membangun pipa distribusi di wilayah Sleman, untuk menyalurkan gas kepada pelanggan.

Dalam pelaksanaannya nanti, jargas di Sleman tidak menggunakan dana APBN, melainkan penugasan negara ke Badan Usaha untuk bisa menggantikan konsumsi LPG masyarakat yang cukup tinggi. Apalagi 80 persen material LPG adalah impor.