JOGJA- Politik etis adalah kebijakan balas dendam untuk memberi kompensasi kepada rakyat Hindia Belanda (Indonesia) atas eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. 

Secara umum, kebijakan etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. 

Johannes van den Bosch, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, memperkenalkan kebijakan tanam paksa, atau cultuurstelsel, pada tahun 1830. Ketika aturan ini mulai berlaku, rakyat Indonesia terpaksa menanam barang ekspor untuk kepentingan dari Belanda. . Namun, banyak terjadi penyimpangan dalam penerapan sistem budaya ini. Efek yang dihasilkan sangat menyakitkan bagi orang-orang.

Selengkapnya tentang "Sejarah Politik Beretika: Tujuan, Indikator, Isi, dan Efek Respons terhadap Kebajikan",

Sasaran dan Indikator Kebijakan Etis  

Kritik dan kritik terhadap penerapan pertanian paksa bahkan di kalangan Belanda. Mengutip artikel "Kebijakan etis sebagai awal lahirnya karakter gerakan nasional" yang dimuat di situs web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem pertanian paksa akhirnya berakhir pada tahun 1863.

Meskipun demikian, pertanian paksa sudah menyebabkan kerugian besar Orang Indonesia. Dengan demikian, beberapa aktivis  Belanda seperti Pieter Broohooft dan C. Th. van Deventer memulai politik etis sebagai semacam balas dendam terhadap rakyat Indonesia. Van Deventer pertama kali mempublikasikan politik etis melalui  De Gids pada tahun 1899. Pemerintah kolonial Hindia Belanda rupanya setuju dengan pernyataan ini. Sejak 17 September 1901, kebijakan etika secara resmi diluncurkan.

Pengaruh Kebijakan Etis 

Keberadaan kebijakan politik etis ternyata berpengaruh besar di Hindia Belanda. 

Praktik politik etis menyebabkan perubahan  kebijakan politik Belanda terhadap wilayah jajahannya. Pada saat itu, simbol baru yang disebut "kemajuan" juga muncul. Apa saja bentuk-bentuk kemajuan? 

Pemerintah Belanda mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia, lambang kemajuan terlihat pada jalur trem listrik yang mulai beroperasi pada awal periode ini.

Selain itu di bidang pertanian, pemerintah Belanda mulai membangun irigasi atau sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, pemerintah pindah ke perkebunan daerah di Sumatera agar sesuai dengan kepadatan penduduk  Hindia Belanda.

Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Dua.

Inilah sejarah singkat kebijakan etika kolonial di Indonesia. Bagaimana dengan Anda, sekarang Anda lebih tahu tentang politik etis, bukan?

Penulis : Faisal Hendrawan

Tag