Cinta Laura Kritik Sekolah Jam 5 Pagi, Punya Dampak Fatal bagi Siswa
Cinta
Cinta Laura Kritik Kebijakan Masuk Sekolah jam 5 Pagi di NTT (Sumber : Twitter @xcintakiehlx)

JOGJACORNER.ID - Artis ternama Indonesia, Cinta Laura turut menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Gubernur NTT, yang mewajibkan pelajar masuk sekolah jam 5 pagi.

Cinta Laura menuangkan pendapatnya melalui cuitan di akun Twitter-nya yang diunggah pada Rabu (1/3/2023) lalu. Ia tidak sependapat dengan kebijakan Gubernur NTT yang mewajibkan para siswa SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi.

Menurut Cinta Laura, kebijakan tersebut kurang tepat jika untuk alasan meningkatkan kualitas pendidikan.

"Jika motivasinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memulai sekolah jam 5 pagi bukanlah solusinya," tulisnya dalam cuitannya yang dikutip dari akun Twitter @xcintakiehlx pada Jumat (3/3/2023).

Ia menilai jika masuk sekolah jam 5 pagi hanya akan membuat siswa berada dalam kondisi kurang tidur dan stres. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kualitas belajar di kelas.

"Kurang tidur, stress yang meningkat dan berbagai faktor-faktor lain akan mengurangi level konsentrasi dan kapabilitas anak untuk belajar dengan baik dan efisien," lanjutnya.

Selain Cinta Laura, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga angkat bicara perihal kebijakan Gubernur NTT yang meminta siswa masuk sekolah jam 5 pagi.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Aris Adi Leksono, menegaskan jika kebijakan Gubernur NTT terkait jam mulai kegiatan sekolah di SMA dan SMK Kota Kupang perlu dikaji ulang. Aris mengatakan, bisa saja terdapat beberapa cara lain yang lebih strategis.

"Kebijakan tersebut patut dikaji lagi. Apakah cukup hanya dengan menambah jam belajar? Ataukah sebenarnya terdapat cara yang lebih strategis? Misalnya, peningkatan SDM guru dan sarana prasarana," ujarnya yang dikutip dari akun YouTube @tvOneNews pada Jumat (3/3/2023).

Sehingga pihak KPAI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang digulirkan Gubernur NTT.

"Kejadian ini patut menjadi perhatian ke depan agar dalam setiap mengeluarkan kebijakan sekolah harus didasari kajian yang komprehensif, uji publik, serta sosialisasi yang masif pada seluruh lapisan masayarakat," tegasnya.