JOGJACORNER.ID - Tantangan demokrasi di Indonesia didominasi oleh politik transaksional dan maraknya penyebaran informasi hoax. Padahal, kualitas kepemimpinan ditentukan oleh proses pemilihan pemimpin. Pemilih perlu lebih cermat dalam melihat rekam jejak dan pengkaderan calon pemimpin.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari DIY Hilmy Muhammad, melalui pernyataan tertulis, Rabu (8/3/2023).

"Perguruan tinggi sering gamang terlibat dalam wilayah politik, khawatir dianggap partisan dan tidak independen. Padahal kampus adalah kawah candradimuka mempersiapkan pemimpin bangsa. Padahal, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka mengcounter tantangan demokrasi hari ini," ujar Senator asal Yogyakarta tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, peran perguruan tinggi dapat dimaksimalkan pada sisi kontrol sosial. Peran pertama sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Perguruan tinggi berfungsi sebagai penjaga etika dan sistem nilai yang sangat dibutuhkan agar proses demokrasi tidak tercederai.

Peran kedua sebagai fasilitator. Perguruan tinggi, menurut Gus Hilmy, jangan apatis dan anti-politik. Momentum 2024 dapat dimanfaatkan kampus untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan, memilih calon yang berkualitas, memberi pemahaman soal-soal kelembagaan yang akan dihasilkan oleh pemilu, baik melalui seminar, maupun kampanye.

Peran ketiga sebagai advokasi. Kampus harus menjadi pembela hak-hak rakyat ketika terjadi proses pelanggaran hak-hak masyarakat. Kampus bisa membuka posko pengaduan pemilu.

Dan peran keempat sebagai edukator. Dengan tingkat pendidikan masyarakat kita yang belum sepenuhnya melek politik, pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya bisa diambil oleh kampus, yaitu dengan mendorong partisipasi pemilih pemula, di samping meningkatkan partisipasi politik.

Penulis : Redaksi Jogja corner

Tag