Airlangga Hartarto: Industri Perbankan Berperan Penting Jaga Perekonomian Indonesia
Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto. (Sumber : Akun Instagram @airlanggahartartoofficial.)


JOGJA -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa industri perbankan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah ketidakpastian global.


Intenmediasi keuangan tetap tumbuh positif, seperti pertumbuhan kredit perbankan per Agustus 2022 sebesar 10,62% secara tahunan (year on year/y-o-y). Perbankan, katanya, diharapkan mendukung UMKM agar naik kelas melalui pembiayaan termasuk platform digital. 


Saat ini, porsi kredit UMKM masih di kisaran 18%. Presiden mengarahkan agar kredit UMKM naik menjadi 30% atau sekitar Rp1.800 triliun pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak.


Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Tahun 2022 melalui siaran pers Rabu (19/10/2022).

 

Airlangga menuturkan PERBARINDO, wadah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menggelar Munas XI Tahun 2020, UMKM Expo, dan Sarasehan Nasional dengan tema ‘Penguatan Peran BPR - BPRS sebagai Mitra UMKM Menuju Pemulihan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional’. 

 

Airlangga menyampaikan dunia sedang menghadapi kondisi yang tidak mudah, tantangan terus datang yang menunjukkan bahwa dunia sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan. 


Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan, katanya, pemeritah mengapresiasi PERBARINDO yang telah meluncurkan layanan berbasis digital BPR E-Cash sejalan dengan teknologi yang makin dinamis dan memudahkan masyarakat bertransaksi.


 “Saya berharap BPR E-Cash dapat meningkatkan layanan BPR dan BPRS. Semoga BPR dan BPRS dapat meningkatkan daya saing ke depan," kata Airlangga.

 

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menuturkan dalam menghadapi tantangan transformasi digital, BPR dan BPRS menjadi salah satu kunci untuk memenangi persaingan digitalisasi perbankan dengan menurunkan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan serta memudahkan layanan konsumen. 


Maka dari itu industri BPR dan BPRS harus memanfaatkan teknologi digital untuk kemudahan layanan. 


Sultan berharap BPR dan BPRS dapat menunjukkan eksistensi dan komitmen sebagai bank yang fokus memberdayakan UMKM dan menjadi garda terdepam dalam melayani UMKM serta hadir di tengah masyarakt menuju kebangkitan ekonomi nasional. 


Ketua PERBARINDO 2018- 2022 Joko Suyanto mengatakan bahwa Munas XI PERBARINDO merupakan kegiatan pertama kalinya yang digelar oleh DPP dengan melibatkan seluruh anggota di seluruh Indonesia melalui pertemuan fisik/luring sejak pandemi Covid-19 tahun 2020.


Menurutnya, BPR dan BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM. 


“Bisa dikatakan BPR ini seperti denyut nadi untuk pendampingan, permodalan, dalam menjalankan bisnis selama ini.” terangnya.


Joko menuturkan, idealnya ada 4 fase yang harus dilalui BPR dan BPRS agar berkontribusi besar terhadap UMKM di Indonesia. Fase perama, inisiasi saat UMKM baru berdiri dan membutuh modal dari lembaga keuangan formal.


Fase kedua, saat UMKM sedang berkembang dan belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan umum, maka BPR dan BPRS memberikan pendampaingan dan modal usaha lebih besar dari fase pertama. 


Fase ketiga, ekspansi di mana UMKM sudah maju dan berkembang. Setelah melalui fase 1 dan 2, menyambungkan ke pasar regional dengan teknologi. Fase keempat, BPR Mendorong UMKM agar bisa mandiri, ekspor dan Go Global.


Joko mengingatkan bahwa tantangan ke depan terkait dengan ketidakpastian perekonomian global yang disebabkan berbagai hal seperti konflik Rusia-Ukraina, ancaman krisis energi dan tingginya harga minyak, perlu disikapi BPR dan BPRS dengan baik. Menurutnya, agar bisa bertahan dalam menghadapi tantangan tersebut, BPR dan BPRS harus dapat mendorong efisiensi dan memiliki daya saing.


Bambang Widjanarko, Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 4, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, posisi strategis BPR dan BPRS perlu ditingkatkan fungsinya sehingga lebih banyak lagi membantu UMKM.


 “Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik.”jelasnya.


Bambang menegaskan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. Pasalnya, kebijakan dam kondisi perekonomian global akan berdampak terhadap Indonesia. “Keberdaaan kita tidak dapat terlepas dari ekosistem dunia.


 Misalnya BPR sudah bagus, tetapi kalau lingkungan sekitar tidak kondusif, ini bisa menjadi ancaman. Ketika suku bunga naik, likuiditas pasar agak berkurang, maka likuidtas dijaga dengan baik, begitu gagal jaga likuiditas, masyarakat tidak percaya. Hal ini bisa merembet ke semua industri BPR dan BPRS. Industri perbakan ini unik.”