JOGJACORNER.ID - Isu mengenai utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, kini menjadi pembicaraan publik. Utang tersebut berkaitan dengan biaya politik saat dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga.

Bahkan kini, surat perjanjian mengenai masalah pinjaman Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, tersebar di media sosial. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa terdapat 3 kali pinjaman uang oleh Anies Baswedan total senilai Rp. 92 Miliar.

Dalam p92 oin ke-7 di surat tersebut menjelaskan bahwa Jika Anies Menang dalam Pilkada DKI, maka dana pinjaman senilai Rp. 92 miliar, dihapuskan. Surat ini pun dibubuhi tandatangan oleh Anies Baswedan pada 9 Maret 2017.

Menaggapi isu tersebut, Anies melalui juru bicaranya, Hendri Satrio membenarkan tentang persoalan perjanjian bersama Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI, namun ia membantah mengenai Anies yang masih berhutang biaya Pilkada Kepada Sandiaga Uno.

Hendri Satrio mengatakan, bahwa dalam perjanjian Anies Baswedan berkomitmen akan membayar biaya Pilkada DKI jika ia kalah, namun jika mereka menang, maka biaya Pilkada DKI dianggap lunas dan tidak lagi ada hutang.

Hendri juga membenarkan terkait dengan surat perjanjian yang ramai di media sosial."…Perjanjiannya tuh, kalau kalah rugi bareng-bareng gitu, kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini engga, Anies tuh kalau kalah ia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya dengan dijamin oleh Mas Andi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah, tapi kalau menang selesai. Sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya biaya baru nih, perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lain ya, jadi biasanya itu kan kalau kalah rugi bareng, kalau menang gua ganti ya nanti kalau udah menang saya ganti nih, justru yang diganti itu kalau dia kalah, kalau menang lunas selesai, supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat.” Jelas Hendri Satrio, dikutip dari akun youtube @KOMPASTV (12/2).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiq Basari menilai, bahwa isu utang piutang, Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tersebut, merupakan sebuah bentuk penyanderaan politik.

"Saya menyayangkan kok, politik kita jadi seperti ini, ada kesan sandera menyandera, ini tidak sehat dalam politik kita, ketika kita mempergunakan proses politik ini dengan mengedepankan soal sandera menyandera, ya mulai tadi harus pamit dulu, kemudian katanya ada perjanjian utang piutang atau mungkin ada hal-hal lain yang disangkut pautkan, yang mengesankan seolah-olah ada proses penyanderaan hal seseorang, jadi menurut saya ini suatu hal yang idak sehat," ujarnya.

Penulis : Indah Yulia

Tag