JAKARTA-DPR secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, pada Selasa (21/3). Rapat pengesahan Perppu ini juga turut dihadiri pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Di tengah rapat paripurna tersebut, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan penolakannya terhadap pengesahan Perppu Ciptaker. Ketika Puan bertanya apakah Perppu Ciptaker disetujui atau tidak, kedua fraksi tersebut memberikan interupsi.

Sementara itu, fraksi PKS menyatakan keluar dan meninggalkan paripurna setelah Bukhori Yusuf menyatakan interupsi.  Perppu Ciptaker disahkan sejak akhir 2022 di tengah gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Hingga saat ini, beberapa elemen, khususnya kelompok buruh, terus melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu DPR. Menurutnya, isi Perppu tersebut dianggap sebagai pasal bermasalah yang sangat merugikan karyawan dan lingkungan.

Bahkan kini BEM UI kembali mengkritik atas disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tersebut. Kritikan tersebut diunggah melalui akun Twitter resmi BEM UI, @BEMUI_Official pada Rabu (22/3). Unggahan tersebut berbentuk video yang memperlihatkan gambar gedung DPR yang terdapat tikus-tikus disertai dengan gambar ketua DPR RI, Puan Maharani. Tak hanya itu, video juga disertai dengan caption "KAMI TIDAK BUTUH DEWAN PERAMPOK RAKYAT".

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Papua Youth Creative Hub: Peluang Anak Muda Papua Tingkatkan SDM

Unggahan tersebut lantas menarik perhatian dari warganet. Banyak dari mereka yang salut akan keberanian BEM UI karena sudah beberapa kali mengkritik pemerintah. Namun, sebagian dari mereka merasa khawatir dengan unggahan tersebut. "BEM UI emang berani banget wkwk," komentar warganet yang dikutip dari akun Twitter @Askrlfess pada Rabu (22/3/2023).

"Berani sekali tapi aku ndak mau komen," timpal salah satu netizen. "Kata gua mending BEM UI siap-siap pindah negara," tulis warganet lainnya. "GUE KALO JDI ANGGOTA BEM NYA UI DAG DIG DUG HATIKUU DAG DIG DUG," balas lainnya.

Seperti yang diketahui, BEM UI memang sudah beberapa kali mengkritik pemerintah, seperti presiden dan DPR RI. Kritikan tersebut mereka unggah di berbagai media sosial resminya. Seperti beberapa waktu yang lalu, BEM UI pernah mengkritik Presiden Jokowi dengan disertai dengan kallimat "King of lip service". Buntut dari kritikannya tersebut, beberapa akun mahasiswa UI diretas dan dipanggil ke rektorat.*

Penulis : Lailatul Maghfiroh

Tag