JOGJA, Jogjacorner.id- Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25% dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk memiliki identitas kependudukan digital atau IKD di handphonenya. Tahun ini langkah digitalisasi Kartu Tanda Penduduk ini ditempuh sebagai solusi atas kendala pencetakan dokumen KTP elektronik. 

Direktur Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fahrullah mengungkapkan setidaknya tiga kendala dalam pencetakan KTP elektronik yaitu pengadaan blangko KTP elektronik, anggaran dan jaringan internet.

“Tiga kendala yang dialami pemerintahan dalam pembuatan KTP elektronik, yaitu pengadaan blangko, anggaran dan jaringan internet,” Ungkap Zudan. Dilansir dari YouTube @KompasTV.

Zudan juga menyebut nantinya pendaftaran aplikasi IKD harus didampingi petugas dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan teknologi pengenalan wajah, sekali datang pemohon bisa langsung dapat KTP digital dan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga.

Baca Juga: Kenali Gejala Asam Urat Pada Tubuh Anda, Simak Fakta Menariknya

“Teknologi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengurus data pribadi, jadi nanti dalam pembuatan IKD akan didampingi oleh petugas dukcapil karena akan ada validasi data yang ketat,” Tambah Zudan.

Terkait hal ini wakil ketua komisi 2 DPR RI, Saat Mustofa menyebut migrasi KTP elektronik fisik ke KTP digital berbasis aplikasi jangan sampai membingungkan masyarakat. Ketika sudah resmi berpindah ke layanan digital DPR berharap pemerintah menyosialisasikan secara komprehensif kepada masyarakat.

“Migrasi dari KTP elektronik dalam bentuk fisik ke KTP elektronik dalam bentuk digital jangan sampai membingungkan masyarakat, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Saat Mustofa.

Pengamat kebijakan publik, Ryan Nugroho juga mempertanyakan urgensi dan kemanfaatan program KTP digital tersebut, saat ini KTP elektronik fisik masih menjadi alat untuk mengurus keperluan masyarakat mulai dari kesehatan, perbankan hingga keamanan. 

Baca Juga: Jakarta Internasional Stadium Minim Lokasi Parkir, Berikut Penjelasannya

“Urgensi migrasi KTP elektronik berbentuk fisik ke KTP elektronik berbentuk Digital itu sebenarnya apa,” Kata Ryan Nugroho.

Ia berharap KTP digital tidak hanya menjadi proyek baru. Selain itu Ia juga mempertanyakan soal keamanan digital apabila KTP di migrasi seluruhnya ke digital. Siapa pihak yang akan mengamankan data pribadi warga itu Apakah kominfo badan cyber dan Sandi Negara atau Kemendagri. Selama ini pembobolan data KTP, BPJS dan KK saja belum ada bentuk tanggung jawab pemerintah dan belum ada solusinya hacker pun belum diamankan.

“Migrasi KTP elektornik ini harapannya bukan hanya sekedar untuk proyek baru, akan tetapi bermanfaat dan memudahkan masyarakat, selain itu, jika migrasi sudah dilakukan siapaa yang akan bertanggung jawab jikalau terdapat pembobolan data oleh hacker,” Tambah Ryan Nugroho

Penulis : Faisal Hendrawan

Tag