JOGJACORNER.ID - Kemenkeu menerima 805 aduan dari masyarakat melalui website WISE Kemenkeu, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Raker bersama Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Senin (27/3/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masyarakat yang merasakan, melihat, atau mendengar adanya hal-hal yang menyangkut tata kelola kementeriannya, dapat melakukan pengaduan melalui saluran WISE Kemenkeu.

Tidak hanya itu, Menteri Sri Mulyani juga mengatakan bahwa masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait pajak bea cukai di Komwasjak atau Komite Pengawasan Perpajakan. 

“Masyarakat yang merasakan atau melihat atau mendengar adanya hal-hal yang menyangkut tata kelola kementerian keuangan mereka bisa melakukan pengaduan melalui saluran WISE Kemenkeu, Wisel Blower dari kementerian-kementerian keuangan, atau kalau untuk pajak bea cukai kita juga punya Komwasjak, Komite Pengawasan Perpajakan.” Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari akun Youtube @METRO TV, Senin (27/3).

Sri Mulyani juga menyatakan, dari laman WISE terdapat 446 aduan masyarakat di tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 559 aduan, pada tahun 2022 aduan masyarakat juga mengalami kenaikan menjadi 805 aduan.

Jumlah aduan tersebut terdiri dari aduan Fraud dan Non Fraud. Pada tahun 2020 aduan Fraud sebanyak 128 aduan, pada tahun 2021 sebanyak 174 dan pada tahun 2022 sebanyak 185, sementara itu yang lainnya merupakan aduan Non Fraud. 

Sementara itu, aduan yang diterima di Komwasjak terdapat 82 pengaduan pada tahun 2022, yang terdiri dari aduan pajak terdapat 63 aduan. Bea cukai 10 aduan, BKF 1 aduan, dan aduan lainnya sebanyak 8 aduan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan akan melakukan berbagai cara untuk menindaklanjuti dari seluruh aduan yang diterimanya melalui saluran pengaduan. 

“Kami melakukan berbagai macam upaya dari seluruh saluran pengaduan ini dan jumlah pengaduan tentu di follow up dan ditindak lanjut… pada tahun 2020 ada dilimpahkan dari pengaduan itu investigasi di kepatuhan internal 306, tahun 2021 405 dan tahun lalu 582.” Ujar Sri Mulyani.

Rapat kerja ini diketahui berlangsung selama setengah jam, Menteri Keuangan Sri Mulani, memaparkan sejumlah pelanggaran atau Fraud di lingkungan kementeriannya. Dalam 5 tahun terakhir terdapat 261 sanksi dilakukan oleh kepala kantor dan dia mengakui tidak ada ketegasan terkait pengawasan dari pimpinan khusunya terkait dengan gaya hidup pegawainya.

Penulis : Indah Yulia

Tag