JOGJA-Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan dengan tegas tidak akan mentoleransi tindakan korupsi di Indonesia. Melansir dari akun youtube @KOMPASTV, Selasa (7/2), dalam rangaka Evaluasi Indeks Presepsi Korupsi Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah tidak akan ada toleransi bagi koruptor di Indonesia.

Dalam pidatonya presiden mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang tidak pernah surut. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo, juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tindak korupsi, dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang trasnparan dan akuntabel.

"Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," Tutur Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah juga terus mengembangkan sistem berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog. Dalam hal penindakan pemerintah, antara lain, telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aser obligor BLBI yang tidak kooperatif," Lanjutnya.

Presiden Joko Widodo, juga mengatakan bahwa para pengeak hukum juga telah melakukan tindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti Kasus Asabri dan Jiwasraya. "Aparat penegak hukum juga telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus Mega Korupsi seperti kasus Asabri san Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya,"

Baca Juga: Idul Fitri Sudah Semakin Dekat, Berikut Tips Untuk Menyalakan Kembang Api

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada para aparat penegak hukum untuk memproses segala tindak pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur tangan terhadap penegak hukum. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menghimbau kepada para aparat penegak hukum untuk profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. "Untuk itu,saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum, dan para penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," Jelas Presiden Joko Widodo.

Meskipun tidak campur tangan, namun pemerintah akan mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan seperti indeks demokrasi indonesia, indeks presepsi korupsi, indeks negara hukum, global competitinus index dan sebagainya.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo, mengungkapkan bahwa indeks presepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masulan bagi pemerintah dan juga untuk aparat penegak hukum untuk memerbaiki diri.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkn kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan daerah untuk terus memerbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. "Untuk itu saya mengingatkan kembali, kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,"Ujarnya.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo ungkap kepada jajaran aparat penegak hukum untuk adil dalam menwgakkan hukum. "Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih," Lanjutnya.*

Penulis : Indah Yulia

Tag